Untuk kesekian kalinya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali menggelar aksi penolakan pembangunan Bali International Park (BIP) yang menjadi sarana penyelenggaraan KTT APEC 2013 di Bali.
Jika pada unjuk rasa sebelumnya mereka melakukan aksi teatrikal di depan kantor Gubernur, hari ini, Jum'at (19/08/2011) belasan aktivis lingkungan ini menaikkan 50 layang-layang di Lapangan Renon, Denpasar.
Tak hanya layang-layang berukuran kecil, sebuah layang-layang berukuran besar dengan panjang ekor mencapai 11 meter bertuliskan penolakan pembangunan BIP juga diterbangkan.
Derasnya arus penolakan yang digaungkan oleh WALHI lantaran proses pembangunan kawasan wisata tersebut dianggap melanggar Hak Guna Bangunan (HGB) dan menyalahi berbagai aturan hukum.
"Setelah ditelusuri, tanah tersebut ternyata adalah tanah negara dan berstatus HGB. Tanah tersebut dikuasai PT Citra Tama Selaras (PT.CTS) sejak tahun 1994 dan tidak pernah dikelolah sesuai izin lokasinya. Namun saat ini investor mengklaim jika tanah tersebut adalah milik pribadinya dan akan diserahkan kepada negara," ujar Koordinator aksi A. Haris disela-sela unjuk rasa.
Polemik pembangunan ini semakin meruncing karena Pemerintah telah mengeluarkan moratorium pembangunan berbagai sarana dan fasilitas pariwisata di kawasan Bali Selatan. Namun, demi proyek seluas 250 hektar ini berbagai aturan hukum pun nekad diterobos.
"Bali dikorbankan tanahnya, lingkungannya, hanya demi memuaskan Pemerintah pusat bahkan beberapa aturan hukum diterobos, direvisi kembali untuk memuluskan megaproyek BIP tersebut," tegas Haris.